Viral, Rencana Pergeseran Pegawai di KPU Muratara Terungkap Lewat Bocoran Chat WhatsApp

Lintasdaerah.com// Muratara, Jumat (30/08) – Sebuah skandal mengguncang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) setelah rencana pergeseran pegawai di instansi tersebut terungkap melalui bocoran percakapan di WhatsApp. Percakapan yang diduga melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPU Muratara ini menyebar luas di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Bocoran chat WhatsApp tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah ASN di KPU Muratara sedang merencanakan mutasi pegawai di instansi tersebut. Dalam percakapan itu, terungkap nama-nama pegawai yang akan dipindahkan dan posisi baru yang akan mereka tempati. Bocoran ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya praktik pengaturan di balik pergeseran pegawai tersebut.

Sejumlah pihak menduga bahwa pergeseran ini tidak murni berdasarkan evaluasi kinerja, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Beberapa kalangan bahkan mencurigai adanya kepentingan politik yang ikut bermain dalam proses ini, mengingat KPU merupakan lembaga strategis dalam penyelenggaraan pemilu.

Masyarakat dan pengamat politik pun menyoroti kasus ini, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari KPU Muratara. Mereka mendesak agar investigasi independen segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik rencana pergeseran pegawai ini dan memastikan tidak ada pelanggaran etika atau hukum yang terjadi.

Wartawan lintasdaerah.com. telah konfirmasi langsung lewat WhatsApp Pribadi  Ketua KPU Muratara Heriyanto dan ini tanggapan nya.

"Yg namo nyo ASN tu ndo siap di tempat kan di mana saja sdh janji mrk mutasi itu kan penyegaran di ASN sdh biaso.

Melanggar atau tidak biarkan Pimpinan ASN yg menilai nyo."

Kasus bocornya rencana pergeseran pegawai ini menambah daftar panjang isu-isu terkait integritas dan transparansi di lingkungan KPU. Diharapkan, pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga yang memiliki peran krusial dalam proses demokrasi di Indonesia.

jurnalis : Tabrani